BATAM – Aliansi buruh Kota Batam, Kepulauan Riau, menuntut segera ditetapkan Upah Minimum Sektoral (UMS). Tuntutan ini disampaikan saat aksi merayakan Hari Buruh, 1 Mei 2019, hari ini.
“Peringatan May day seharusnya kami bergembira tapi kami rayakan dalam kesedihan karena pemerintah belum juga menetapkan UMS yang merupakan nafas hidup buruh,” kata Ketua Pimpinan Cabang Federasi Perjuangan Buruh Indonesia Kota Batam, Masmur Siahaan.
Ratusan buruh yang melakukan aksi hari buruh meminta pemerintah menetapkan UMS yang harusnya sudah sejak Januari 2019.
“Namun hingga menginjak bulan kelima, pekerja masih belum mendapatkan kepastian,” kata Masmur Siahaan, mewakili para buruh.
Ia menyatakan, bila pemerintah tidak segera menetapkan UMS hingga akhir Mei 2019, maka akan semakin banyak pekerja yang turun ke lapangan melaksanakan aksi unjuk rasa bersama-sama.
Perayaan May Day tahun ini dipusatkan di kantor perwakilan Gubernur Kepri di Batam, Graha Kepri. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan di halaman Kantor Wali Kota Batam.
Selain menuntut UMS, buruh juga mempertanyakan kebijakan pemerintah, yang menetapkan bidang pengawasan dan penindakan di Dinas Tenaga Kerja provinsi. Sebelumnya bidang ini berada pada Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota.
“Pengawasan dan penindakan akan lebih sulit dilakukan oleh pemerintah provinsi, karena jangkauannya yang luas. Apalagi Kepri adalah provinsi kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau,” ujarnya.
Sementara itu Panglima Koordinator Daerah Garda Metal FSPMI Kota Batam, Suprapto mengatakan selain UMS, pada peringatan Hari Buruh ini, pekerja menuntut penghapusan PP 78/2015 tentang Pengupahan.
Menurut dia, peraturan pemerintah itu tidak berpihak pada buruh, karena tidak melibatkan pekerja dalam penetapan UMK.***
